Laporan yang berkaitan dengan sejarah tanam paksa di Indonesia, disampaikan oleh L. Vitalis pada awal tahun 1835.

Dia mencatat akibat buruk dari Sistem Tanam Paksa di kawasan Priangan, Jawa Barat, di mana mayat para petani akibat kelaparan dan kelelahan ditemukan di kawasan Tasikmalaya dan Garut. 

Selain itu, maraknya kemiskinan dan kelaparan di daerah seperti Grobogan, Demak, dan Cirebon pada akhir 1840-an memicu kemarahan warga Belanda sendiri terhadap eksploitasi berlebihan oleh pihak kolonial terhadap penduduk pribumi di pulau Jawa.

Sebagai respon dari kebijakan kolonial ini, muncul tokoh-tokoh seperti Multatuli, nama pena dari Eduard Douwes Dekker, yang melalui novel "Max Havelaar" mengkritisi keras kebijakan kolonial tersebut 

Sementara itu, jurnalis E.S.W. Roorda van Eisinga dan orang politik seperti Baron van Hoevell turut berkontribusi dalam penentangan ini. 

Kritik dan penentangan yang berkaitan dengan kebijakan eksploitasi belanda terhadap indonesia ini akhirnya mendorong munculnya gagasan Politik Etis di Hindia Belanda. 

Cultuurstelsel yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ini, akhirnya dihentikan pada tahun 1870. 

Hal itu dilakukan setelah dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang menjadi awal zaman liberalisasi ekonomi dalam sejarah kolonial di Indonesia (Hindia Belanda)

Hal ini sebagian besar merupakan hasil dari tekanan politik dan kritik dari berbagai pihak terhadap dampak buruk sistem ini dan akibat jangka panjang yang dirasakan bangsa Indonesia.